Kata Moeldoko soal Ia Dituding Terlibat Rencana Kudeta Demokrat: Jangan Sedikit-sedikit Istana

Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dituding terlibat rencana kudeta Partai Demokrat. Namanya menyeruak, dianggap sebagai orang yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Isu ini berkembang pasca Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut adanya gerakan yang melibatkan pejabat tinggi Istana Presiden.

Moeldoko meminta agar pihak partai Demokrat tidak secara mudah melibatkan Istana. Ia juga mengingatkan supaya Demokrat tak mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Jangan sedikit sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," ujar Moeldoko melalui konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam.

Moeldoko menyebut bahwa Presiden Jokowi tak tahu menahu soal isu ini. Selanjutnya, Moeldoko menjelaskan awal mula isu ini berkembang. Ia menyampaikan dirinya kerap kedatangan tamu di kantor KSP.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia hanya menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, terutama situasi terkini. Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto foto dirinya bersama tamu tamu tersebut.

"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncullah isu itu." "Mungkin dasarnya foto foto, ya orang dari ada dari orang Indonesia Timur, dari mana mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata Moeldoko, dilansir . Ia pun mengaku tak mempersoalkan dirinya terlibat dalam isu ini.

Sebelumnya, dilansir AHY mengungkapkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang. "Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non kader, yakni: Satu kader Demokrat aktif;

Satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif; Satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi; Satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu;

Satu non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. "Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) dalam permasalahan ini," ucap AHY. Karena itu, AHY telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957. Diwartakan dari , ia merupakan putra dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Ia lahir sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara yang berasal dari keluarga sederhana.

Masa kecil Moeldoko pernah membantu mengerjakan proyek pembangunan desa. Selain itu, juga menyediakan batu dan pasir yang diangkut dari pinggir kali setiap pulang sekolah. Hal itu dilakukan Moeldoko untuk membantu menopang kebutuhan keluarga.

Moeldoko menikah dengan Koesni Harningsih dan dikaruniai dua orang anak, bernama Randy Bimantoro dan Joanina Rachma. Moeldoko menyelesaikan pendidikan dasar dan SMP di tanah kelahirannya, Kediri. Moeldoko kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Jombang.

Lulus SMA, melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Moeldoko berhasil menyelesaikan pendidikan militer pada usia yang ke 24, tepatnya tahun 1981. Tidak sekadar lulus, Moeldoko mendapat Bintang Adimakayasa, sebagai lulusan terbaik.

Di usia 57 tahun, Moeldoko berhasil mendapatkan gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Bahkan, Moeldoko lulus dengan nilai sangat memuaskan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akmil, Moeldoko mengawali karier militer sebagai Komandan Pleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana.

Selanjutnya, Moeldoko mendapat berbagai tugas militer. Satu di antara tugas penting yang dijalankan adalah Operasi Seroja Timor Timur. Selain itu, Moeldoko juga pernah mendapatkan tugas ke berbagai negara.

Karier Moeldoko di dunia militer terbilang melejit. Moeldoko berhasil menjadi Kasdam Jaya pada tahun 2008. Berikutnya, mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat selama kurun waktu 2010 2011.

Jabatan tersebut mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima Divisi III/Siliwangi, dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Dua tahun kemudian, Moeldoko menjabat sebagai KSAD. Karier Moeldoko tak berhenti di situ.

Di tahun yang sama, Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah memasuki masa pensiun, Moeldoko dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, tepatnya mulai tahun 2018 hingga sekarang.